Terdakwa Edy Mulyadi menjalani persidangan lanjutan soal perkara ucapan 'Kalimantan Tempat Jin Buang Anak'. Sidang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (14/6/2022) dengan agenda pemeriksaan saksi pelapor. Saksi pelapor atas nama Sivianus Tri Rumiansyah Tului dari Kalimantan dihadirkan dalam persidangan ini.
Dia menyebut warga Kalimantan marah dan sakit hati atas pernyataan dari Edy Mulyadi. "Pernyataan terdakwa di acara itu mengatakan wilayak Kalimantan adalah tempat jin buang anak, penghuninya genderuwo dan kuntilanak. Sangat melukai kami sebagai warga kalimantan dalam pernyataan Edy Mulyadi," kata Sivianus dalam persidangan. Sivianus yang juga merupakan Ketua Pemuda Dayak Indonesia itu membuat laporan polisi atas desakan sejumlah organisasi yang tidak terima atas ucapan tersebut.
Dia menerangkan dampak dari ucapan Edy itu membuat gejolak khususnya warga Kalimantan Timur yang menjadi tempat Ibu Kota Negara (IKN) tersebut. "Kami rapat haru Minggunya, tapi saya lupa tanggalnya. Senin kami buat laporan ke Polda Kaltim, Selasa ada demo di Balikpapan, Rabu ada demo di Samarinda, terus ada ormas yang menutup jalan," ucapnya. Sivianus menegaskan wilayah yang akan dijadikan Ibu Kota Negara (IKN) terdiri dari transmigran asal berbagai wilayah seperti Jawa Tengah dan Jawa Barat.
Selama ini, ia menjamin tidak ada persoalan dengan warga asli Kalimantan. "Kami sangat menerima harmonisasi kehidupan," ujar Stepanus. Namun, ucapan Edy menurutnya malah memantik emosi warga Kalimantan.
Bahkan, lanjutnya, anggotanya akan melakukan penyisiran atau sweeping terhadap Edy untuk mengetahui suku dari Edy Mulyadi. "Kemarahan yang diluapkan pada demonstrasi di Samarinda ada potong babi yang diilustrasikan terdakwa. Babi itu dipoting di jalan, darahnya diminum dan dibuang di sungai," ucapnya. Lebih lanjut, Sivianus menyebut hingga kini gejolak di Kalimantan belum juga surut atas pernyataan tersebut.
"Kami tidak lihat, terdakwa hanya minta maaf, bukan permohonan minta maaf. Kami nggak menganggap itu permohonan maaf, kami ada adat istiadat yang kami junjung tinggi, permohonan maaf tidak seperti itu," ucapnya. Sebagai informasi, dalam kasus ini Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Edy Mulyadi telah menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat. Menurut jaksa, pernyataan 'Kalimantan tempat jin buang anak' itu diucapkan Edy saat konferensi pers KPAU (LSM Koalisi Persaudaraan & Advokasi Umat).
Adapun dari YouTube channel Edy Mulyadi, jaksa mengatakan ada beberapa konten yang menyiarkan berita bohong dan menimbulkan keonaran di akun YouTube nya. Ada sejumlah konten dalam dakwaan jaksa, di antaranya berjudul 'Tolak pemindahan Ibu Kota Negara Proyek Oligarki Merampok Uang Rakyat' di mana dalam video ini ada pernyataan Edy menyebut 'tempat jin buang anak'. "Tolak Pemindahan Ibu Kota Negara Proyek Oligarki Merampok Uang Rakyat', di antara isi transkrip konten terdakwa yaitu 'punya gedung sendiri lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak, dan kalau pasalnya kuntilanak, genderuwo, ngapain gue bangun di sana'. Poin berikutnya 'Cuma Bancakan Oligarki Koalisi Masyrakat Tolak pemindahan IKN', diantara transkrip isi konten terdakwa yaitu 'seruan saya tetap sama cabut ini keputusan pemindahan IKN yang seharusnya memulihkan Kaltim dan Jakarta'," tutur jaksa beberapa waktu lalu.
Atas perbuatannya, Edy didakwa melanggar Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau Pasal 156 KUHP.